Google+ Followers

Selasa, 12 Oktober 2010

Karya Tulis Prestasi Perseorangan

CONTOH KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN (KTP-2) DIKLAT PIM TK. II



 


 

 

 



KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN
( KTP 2 )

AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PERKEBUNAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA



Disusun Oleh :
                          Nama            :         
                          NDH              :    11
                          Kelas             :    A
                                                                  Instansi         :    Dinas  Perkebunan
                                                    Kabupaten Batu Bara








LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XXXII
JAKARTA
2011


        LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSDIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN
PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II


PERSETUJUAN PENYAJIAN
KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN

JUDUL
AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PERKEBUNAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA


Disusun Oleh :

NDH : 11
Kelas : A


DISETUJUI OLEH :
KEPALA PUSAT DIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN,



(Drs. Makhdum Priyatno, MA)
NIP. 19610811 198603 1 001


LEMBAGA  ADMINISTRASI  NEGARA  RI
PROGRAM DIKLATPIM TK.II ANGKATAN XXXII
JAKARTA
2011



       LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSDIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN
PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II



PENGESAHAN KTP-2

JUDUL KTP-2
AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PERKEBUNAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA


Disusun Oleh :

NDH : 11
Kelas : A


DISAHKAN OLEH :
KEPALA PUSAT DIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN,



(Drs. Makhdum Priyatno, MA)
NIP. 19610811 198603 1 001

LEMBAGA  ADMINISTRASI  NEGARA  RI
PROGRAM DIKLATPIM TK.II ANGKATAN XXXII
JAKARTA
2011


RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program revitalisasi perkebunan merupakan kerja yang terintegrasi dan mempunyai komitmen, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor terkait dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Secara organisasi ada tiga instansi utama yang terkait langsung dalam program ini yaitu (1) Dinas Perkebunan Daerah sebagai instansi teknis melakukan pendataan seleksi, penghimpun, pembinaan dan bimbingan penyuluhan yang berhubungan langsung dengan petani yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Calon Petani Penerima Kredit Revitalisasi Perkebunan, (2) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sebagai sebagai institusi yang berwenang dalam proses pembuatan sertifikat tanah petani sebagai salah satu persyaratan agunan kredit program revitalisasi, dan (3) Bank yang telah ditunjuk sebagai instansi yang menyediakan dana kredit bagi petani.
Secara simultan ketiga institusi ini mempunya tugas yang sama untuk mendukung dan merealisasikan tujuan program revitalisasi ini. Secara kewenangan masing-masing instansi dihadapkan dengan berbagai syarat administrasi dalam menjalankan fungsinya. Agar tujuan program revitalisasi perkebunan ini dapat terlaksan dengan baik, maka idealnya ketiga komponen ini dapat berfungsi dan berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan bersinergi dalam pemecahan permasalahan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan.
Fakta empiris menunjukkan bahwa sampai tahun 2010 realisasi Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara masih nihil padahal pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyiapkan dana pendamping yang dianggarkan melalui APBD Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara. Lambannya realisasi program revitalisasi perkebunan di Kabupaten Batu Bara karena kurangnya animo masyarakat dalam revitalisasi perkebunan desebabkan susahnya memenuhi sejumlah administrasi dalam proses pembuatan Sertifikat tanah petani oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara, antara lain adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya komitmen pemerintah dalam pembangunan pertanian. 2) Belum optimalnya kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi (sinergi) antar instansi pemerintah. 3) Kebijakan yang kurang mendukung pembangunan perkebunan khususnya Program Revitalisasi Perkebunan
Kurangnya kompetensi SDM aparatur. 4) Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani, hal ini mengakibatkan kurangnya modal usaha taninya. 5) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani. 6) Persyaratan administrasi dalam prosedur pencairan dan di Bank pendamping menyulitkan masyarakat. 7) Belum optimalnya penggunaan teknologi budidaya tanamam perkebunan. 8) Belum memadainya prasarana infrastuktur perkebunan rakyat. 9) Belum harmonisnya hubungan antar petani dengan investor/mitra usaha. 10) Rendahnya daya saing hasil komoditas perkebunan rakyat. 11) Belum optimalnya mekanisme tata niaga (agribisnis) komoditas pertanian, dan 12) Rendahnya produktivitas hasil perkebunan rakyat.
Dari permasalahan tersebut diatas, maka pokok permasalahannya adalah bahwa pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara belum optimal. Memperhatikan pokok permasalahan, maka rumusan masalah yang dibahas, dianalisis dan dicarikan solusinya adalah : “Apakah dengan adanya pelaksanaan akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.”
Tujuan penyusunan Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP2) dengan mengacu pada tema untuk mengetahui sejauh mana penulis sebagai peserta Diklatpim Tk. II Angkatan XXXII Kelas A mampu mengaplikasikan hasil pembelajaran selama ini, mulai dari Kajian Paradigma, Kajian Kebijakan Publik, dan Kajian Manajemen Stratejik, dengan lokus kajian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara.
Adapun sasaran yang ingin diperoleh melalui kajian dalam KTP2 ini, yaitu : 1) Sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk Peningkatan Produksi dan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara melalui sumbangan pemikiran, saran, dan alternatif kebijakan. 2) Sebagai upaya stratejik untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif  bagi  kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dalam upaya meningkatkan produksi perkebunan dan pendapatan masyarakat.
Peran aparatur pemerintah dapat ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi peran kepemimpinan dalam menggerakkan organisasinya dengan melaksanakan peran baru seorang pemimpin yaitu sebagai Perancang (Designer), Guru (Teacher) dan Pelayan (Steaward) serta membangun organisasi pembelajaran (Building Learning Organization)  untuk dapat terus meningkatkan kualitas, kapasitas dan kemampuan individu dan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Unsur-unsur organisasi pembelajaran yang meliputi 5 pilar pembentuknya yaitu personal mastery, mental model, building shared vision, team learning dan systems thinking, sangat efektif untuk memecahkan berbagai persoalan organisasi.
Konsepsi kebijakan publik memberikan gambaran bagaimana seharusnya instansi pemerintah atau publik dalam menentukan suatu keputusan dalam rangka mengatasi permasalah tertentu dan melakukan tindakan   tertentu. Dengan pemahaman ini maka perlu diketahui hal-hal yang terlibat dalam merumuskan kebijakan publik yaitu : 1) Pengenalan masalah - pencarian masalah - pendefinisian masalah - spesifikasi masalah, 2) Pengkajian masalah – penentuan tujuan – perumusan alternatif – penyusunan model – penentuan kriteria – penilaian alternatif – perumusan rekomendasi.
            Manajemen stratejik memerlukan sebuah pendekatan pengelolaan dan  perencanaan jangka panjang dan kemampuan berpikir abstrak untuk memahami lingkungan dan membuat prediksi prediksi yang tepat serta kemampuan manajemen operasional yang terukur. Karena itu, sebuah organisasi atau lembaga publik seperti intansi pemerintah memerlukan sebuah rumusan visi yang tepat, misi yang tajam dan nilai yang dianut dan diadopsi bersama. Agar visi dan  misi organisasi dapat dicapai, maka amat diperlukan pemahaman yang cermat tentang keberadaan organisasi dan lingkungannya. Hal ini dilakukan melalui proses percermatan aspek lingkungan aspek internal organisasi dan aspek yang terkait dengan lingkungan eksternal. Hal ini dapat dicapai melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dengan menggunakan teknik pembobotan, rating dan skoring untuk memperoleh informasi tentang Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Ekternal (PLE).
Dari hasil analisis ditemukan bahwa Sinergi dan Kompetensi SDM Aparatur merupakan Leverage/pengungkit untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan Program Revitalisasi Perkebunan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
Dari hasil analisis permasalahan sebagaimana dipaparkan dalam bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni : 1) Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara, 2)  Rendahnya kualitas sumber daya manusia perkebunan  (baik aparatur maupun petani), sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas  Perkebunan serta berpengaruh pada kesejahteraan dan pendaptan petani.
Untuk menindaklanjuti kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi antar instansi pemerintah khususnya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Bank Pendamping (Bank Sumut dan BRI) melalui Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan Kabupaten Batu Bara, sehingga terwujud kerjasama dan koordinasi yang sinergi instansi pemerintah untuk mewujudkan realisasi Program Revitalisasi Perkebunan dalam meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat tani di Kabupaten Batu Bara. 2) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur melalui diklat teknis perkebunan dan diklat struktural. 4) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 18/2004, Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Permentan No. 117/PMK : 06/2006) sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dan sinergi dalam kerangka percepatan realisasi dana pinjaman investasi usaha tani perkebunan







KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, atas Rahmat dan Ridho Allah SWT Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP2) dengan judul:
AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PERKEBUNAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP2) merupakan bagian dari proses pembelajaran Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2011 yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai salah seorang peserta yang dimaksudkan sebagai upaya untuk megetahui sejauh mana pengetahuan pemahaman dan kemampuan dalam mengaplikasikan aspek Kajian Paradigma, Kajian Kebijakan Publik dan Kajian Manajemen Stratejik, baik secara teoritis konseptual maupun  pada sistim permanen nantinya.
Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada :
1.      Bapak Bupati Batu Bara,  yang telah menugaskan kami untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXII tahun 2011
2.      Kepala LAN - RI berserta staf yang telah memfasilitasi dalam proses pembelajaran hingga penyusunan KTP2 dapat diselesaikan.
3.      Bapak dan Ibu Widyaiswara yang telah mendampingi dan membimbing kami dalam proses pembelajaran.
 4.     Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan do’a dan dukungan sehingga Penulis dapat mengikuti Diklatpim Tingkat II sampai selesai.
5.      Teman-teman sesama peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXII Kelas A yang telah banyak memberikan inspirasi, apresiasi dan kerjasama yang sangat membantu Penulis selama mengikuti Diklat ini.

Penulis menyadari dalam menulis KTP2 ini masih jauh dari kesempurnaan.  Untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis hargai, dengan harapan kiranya Karya Tulis ini ada manfaatnya bagi pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan  di Kabupaten Batu Bara khususnya, dan para Pembaca pada umumnya.
Billahittaufiq walhidayah.



                                                                                                                      
Jakarta,       Nopember 2011
Penulis





NDH A11































 







LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT DIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP-2) saya susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Diklatpim Tingkat II yang seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.
Ada pun bagian-bagian tertentu dalam penulisan KTP-2 yang saya kutip secara langsung atau tidak langsung dari karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
Apabila di kemudian hari diketemukan seluruh atau sebagian KTP-2 ini bukan karya tulis saya sendiri, atau indikasi adanya plagiat di bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari siapa pun, dan pakta integritas ini digunakan untuk seperlunya.


Jakarta,     Nopember 2011




NDH : A11



DAFTAR ISI
HAL

RINGKASAN EKSEKUTIF .....................................................................................

KATA PENGANTAR .............................................................................................

PAKTA INTEGRITAS ....................................................................................... .....

DAFTAR ISI ............................................................................................................

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ...........................................................................

 

BAB I......... PENDAHULUAN .................................................................................
A.  Latar Belakang Permasalahan.......................................................
B.  Deskripsi Masalah .........................................................................
C.  Rumusan Masalah ........................................................................
D.  Tujuan dan Sasaran Penulisan .....................................................

BAB II. ...... KERANGKA KONSEPTUAL................................................................
A.  Konsepsi Akeselerasi Sinergi Pemerimtah     ...............................
B.  Konsepsi Paradigma Kepemimpinan    ........................................
C.  Konsepsi Kebijakan Publik.............................................................
D.  Konsepsi Manajemen Stratejik................................................. .....
     
BAB III. ...... INSTRUMEN ANALISIS  ......................................................................   
A.  Instrumen Analisis Kajian Paradigma System Thingking .............
B.  Instrumen Analisis Kajian Manajemen Stratejik ............................

BAB IV. ..... ANALISIS  ............................................................................................
A.  Gambaran Umum    .......................................................................
B.  Analisis Masalah    .........................................................................
1. Analisis Kajian Paradigma  ........................................................
2. Analisis Kajian Manajemen Stratejik ..........................................
C.  Pemecahan Masalah    ........................................................... .....

BAB V. ...... REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI   ...........................................
A.  Rekomendasi   ..............................................................................
B.  Rencana Aksi    .............................................................................

BAB VI. ..... PENUTUP   .........................................................................................
    

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... .....

LAMPIRAN :












DAFTAR TABEL DAN GAMBAR



HAL

Tabel   1...... Format Identifikasi Lingkungan Stratejik ...........................................
Tabel   2. .... Kesimpulan Analisis Faktor Internal............................................
Tabel   3. .... Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal ..............................................
Tabel   4...... KAFI  VS  KAFE  (SWOT) ................................................................
Tabel   5.  ... Menetapkan Urutan Asumsi Pilihan Stratejik  ...................................
Tebel   6...... Keterkaitan Misi, FKK, Dan Tujuan ...................................................
Tebel   7...... Formulasi Tujuan ..............................................................................
Tabel  8. ..... Balanced scorecard..........................................................................
Tabel   9. .... Uraian Rencana Aksi berdasarkan SMART .....................................
Tabel   10. .. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2012 .........................................
Gambar 1. .. Analisis Kebijakan Yang Berorientasi Pada Masalah .......................
Gambar 2. .. Tahap Perumusan Masalah .............................................................
Gambar 3. .. Lima  (5) Disiplin Peter M. Senge (1996) .........................................
Gambar 4. .. Causal Loop  Diagram ............................................................... .....   
Gambar 5. .. Causal Loop  Diagram ......................................................................
Gambar 6. .. Matriks Skenario ...............................................................................
Gambar 7. .. Kuadran ............................................................................................

           


BAB I
PENDAHULUAN


A.     Latar Belakang Permasalahan
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan yang dulu berada pada Pemerintah Pusat telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Berubahnya paradigma di era Otonomi Daerah dari “Membangun Daerah” menjadi “Daerah Membangun” merupakan pergeseran nilai yang sangat strategis dalam pengembangan daerah, karena itu daerah harus mampu menggali seluruh sumber daya yang dimilikinya khusunya dalam pembangunan perkebunan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan bidang perkebunan sangat  strategis peranannya dalam penyediaan kebutuhan pangan yang bersumber dari tanaman komoditas perkebunan, dimana protein tanaman yang berasal dari komoditas perkebunan merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh manusia disamping zat gizi esensial lainnya seperti karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi agar sektor perkebunan menjadi handal, kompetitif, berwawasan agribisnis  dan agroindustri, maka pemerintah perlu terus-menerus melakukan perubahan-perubahan melalui kebijakan. Kebijakan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.
Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara sebagai pelaksana tugas urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan, yang bertanggung jawab untuk peningkatan produksi perkebunan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani perkebunan. Untuk membantu daerah dalam peningkatan produksi perkebunan, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 331 Permentan/OT.140/7/2006 tetang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
Revitalisasi perkebunan merupakan satu Program Nasional di  sektor pertanian yang bertujuan untuk percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui, perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.
Bunga kredit sebesar 10 % yang diberikan kepada petani peserta, dengan subsidi bunga menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu sebesar selisih antara bunga kredit pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan bunga yang dibayarkan masyarakat, dimana subsidi bunga kredit yang menjadi tanggung jawab pemerintah diberikan selama masa pembangunan kebun sampai dengan tanaman menghasikan (maksimal 5 tahun untuk kalapa sawit dan kakao, serta 7 tahun untuk tanaman karet).
Pengembangan tanaman perkebunan raktyat melalui program revitalisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 33/Permentan/OT. 14017/2006, tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, dan di dukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK06/2006 tentang Kredit Pengembangan Tanaman Energy Nabati dan Revitalisasi perkebunan, serta penunjukan 5 Bank Pelaksana yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Sumut, dan Bank Nagari. Pengembangan ini dilakukan adalah untuk perkebunan rakyat, melalui kemitraan baik pada Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maupun kemitraan lainnya. Untuk wilayah yang tidak tersedia mitranya, dimungkinkan pengembangan dilakukan langsung oleh masyarakat tani perkebunan.
Secara Nasional dalam kurun waktu selama 4 tahun yaitu tahun 2007 sampai dengan 2010 program ini mentargetkan pengembangan tanaman perkebunan seluas 2 juta hektar melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang meliputi komoditas kelapa sawit, kakao dan karet. Program revitalisasi perkebunan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan devisa Negara yang mempunyai tujuan yaitu :
v     Mampu meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan perkebunan.
v     Meningkatkan daya saing melalui pengembangan industri hilir berbasis perkebunan, karena perkebunan mempunya peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat tani.
v     Meningkatkan program ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha local, karena komoditas perkebunan mempunyai prospek pasar, baik dalam negeri maupun ekspor.
Penyelenggaraan program revitalisasi perkebunan merupakan kerja yang terintegrasi dan mempunyai komitmen, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor terkait dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Secara organisasi ada tiga instansi utama yang terkait langsung dalam program ini yaitu (1) Dinas Perkebunan Daerah sebagai instansi teknis melakukan pendataan seleksi, penghimpun, pembinaan dan bimbingan penyuluhan yang berhubungan langsung dengan petani yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Calon Petani Penerima Kredit Revitalisasi Perkebunan, (2) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sebagai sebagai institusi yang berwenang dalam proses pembuatan sertifikat tanah petani sebagai salah satu persyaratan agunan kredit program revitalisasi, dan (3) Bank yang telah ditunjuk sebagai instansi yang menyediakan dana kredit bagi petani.

Secara simultan ketiga institusi ini mempunya tugas yang sama untuk mendukung dan merealisasikan tujuan program revitalisasi ini. Secara kewenangan masing-masing instansi dihadapkan dengan berbagai syarat administrasi dalam menjalankan fungsinya. Agar tujuan program revitalisasi perkebunan ini dapat terlaksan dengan baik, maka idealnya ketiga komponen ini dapat berfungsi dan berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan bersinergi dalam pemecahan permasalahan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan.
Fakta empiris menunjukkan bahwa sampai tahun 2010 realisasi Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara masih nihil padahal pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyiapkan dana pendamping yang dianggarkan melalui APBD Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara. Lambannya realisasi program revitalisasi perkebunan di Kabupaten Batu Bara karena kurangnya animo masyarakat dalam revitalisasi perkebunan desebabkan susahnya memenuhi sejumlah administrasi dalam proses pembuatan Sertifikat tanah petani oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Administrasi yang membelenggu pihak yang terkait tidak dapat berfungsi dengan efektif sehingga berdampak terhadap lambannya realisasi program revitalisasi program perkebunan dalam rangka pemberdayaan petani kebun di Kabupaten Batu Bara.
Kabupaten Batu Bara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Asahan dengan luas wilayah 90.496 hektar dengan areal parkebunan seluas 45.578 hektar atau sekitar 49,51% dari luas wilayah. Komoditas perkebunanyang paling dominan adalah kelapa sawit seluas 28.851 hektar, kelapa seluas 9.190 hektar, kakao seluas 2.515 hektar dan karet 5.032 hektar. Kehadiran program  revitalisasi perkebunan di Kabupaten  Batu Bara merupakan pilihan yang tepat dalam upaya pengembangan tanaman perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit, karena sekitar 50 % tanaman ini sudah tidak produktif sehingga perlu diremajakan atau direvitalisasi.
Persyaratan administrasi yang belum terpenuhi khususnya terkait dengan sertifikat tanah, yang pada prinsipnya membutuhkan dana untuk penerbitan sertifikat tanah yang dibutuhkan sebagai agunan jaminan Bank. Faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab yaitu kurangnya animo masyarakat untuk ikut dalam program revitalisasi perkebunan ini karena dengan dilakukannya  peremajaan tanaman akan mengakibatkan penurunan sementara waktu produktifitas perkebunannya sedangkan pendapatan masyarakat tani perkebunan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari sangat tergantung dari hasil tanaman perkebunannya selama ini, masalah-masalah ini yang menjadi polemik yang tidak berujung dan sudah berlangsung lama sejak program revitalisasi perkebunan diluncurkan di Kabupaten Batu Bara.
Hal ini jelas diakibatkan kurangnya akselerasi sinergi instansi  pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Batu Bara, antara Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, dan Koperasi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan pihak Bank Sumut dan BRI selaku Bank pendamping. Badan Pertanahan Nasional Daerah tetap bertahan pada ketentuan hukum dan peraturan yang dipedominya, dan Bank pendamping tidak mau mengeluarkan kredit Program Revitalisasi sebelum penguatan agunan sertifikat tanah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka judul Karya Tulis Prestasi Perseorangan ini adalah : “AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PERKEBUNAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA”.

B. Deskripsi Masalah

Pada dasarnya Kabupaten Batu Bara memiliki potensi lahan perkebunan yang cukup luas untuk pengembangan pembangunan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan, hal ini didukung dengan adanya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa untuk mensukseskan Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara terdapat tiga instansi yang saling terkait yaitu Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional Daerah serta Bank Sumut dan BRI sebagai Bank pendamping. Namun demikian, masih disayangkan bahwa Program Revitalisasi Perkebunan belum dapat direalisasikan sampai saat ini, karena kurang didukung koordinasi yang bersinergi antar instansi terkait.
Ada beberapa permasalahan penyebab belum terealisasinya Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara dalam pemberdayaan masyarakat tani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1.   Kurangnya Kompeten Kepemimpinan Instansi
Untuk terlaksananya realisasi Progam Revitalisasi Perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat tani perkebunan, maka kemampuan kepemimpinan di instansi terkait sangat diperlukan. Dalam hal pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara yang belum dapat direalisasikan sampai saat ini dikarenakan lemahnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar instansi terkait. Hal ini diakibatkan dari kurangnya kompetensi kepemimpinan aparatur dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi,  integrasi dan konsistensi kebijakan di bidang pembangunan perkebunan. Sebagai pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan yang terlibat langsung yaitu Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional Daerah dan Bank Pendamping (Bank Sumut dan BRI) harus mampu bersinergi dalam menyatukan persepsi di tingkat pimpinan dalam pengambilan keputusan sebagai pengungkit (leverage) dalam realisasi pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara.

2.   Sulitnya Prosedur Pencairan Dana Sertifikat Tanah.
Belum terealisasinya Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara disebabkan sulirnya prosedur pencarian dana dari Bank Pendamping (Bank Sumut dan BRI) untuk biaya pengurusan sertifikat tanah. Ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur intansi terkait belum memiliki kemampuan dalam mempercepat proses pencairan dana, yaitu kurangnya kompetensi dan kemampuan professional aparatur dalam membangun kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan yang menguntungkan, baik untuk petani maupun pihak penyedia dana.

3.   Kerjasama dan Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan Belum Efektif
Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara yang belum terealisasi sampai saat ini disebabkan sinergi antara Dinas Perkebunan dengan Badan Pertanahan Daerah, Lembaga Perbankan, Investor/Mitra Usaha serta calon petani penerima kredit belum efektif dan konsisten. Permasalahan dalam koordinasi pelaksanaannya kurang didukung oleh kompetensi aparatur pelaksana yang memadai baik dalam bidang teknis, administrasi dan manajemen. Sehingga pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi belum berjalan sesuai dengan yang diterapkan untuk mampu menyelesaikan masalah persyaratan aministratif yang belum terpecahkan sampai saat ini kerena setiap pihak memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda.

4.   Belum Adanya Kebijakan Yang Baku
Belum terealisasinya Program Revitalisasi Perkebunan dalam rangka pemberdayaan petani perkebunan di Kabupaten Batu Bara menunjukkan belum adanya kebijakan pembangunan perkebunan yang jelas dan baku. Akibatnya aparatur pelaksana kebijakan masih mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam mensukseskan Program Revitalisasi Perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat tani untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Kebijakan yang ada tidak ada sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Daerah dan pihak Bank Sumut dan Bank Bakyat Indonesia Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan persyaratan administrasi pembuatan sertifikat tanah milik petani. Akibatnya sampai tahun ini realisasi Program Revitalisasi Perkebunan belum mendapat kejelasan dan kepastian.
Tidak teralisasikannya pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara menyebabkan hasi produksi perkebunan tidak memenuhi sasaran antara lain disebabkan masih rendahnya tingkat produktivitas hasil perkebunan rakyat. Rendahnya produktivitas hasil tersebut terutama sekali disebabkan belum sempurnanya penerapan teknologi perkebunan oleh pera petani. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kemampuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya perkebunan.

Bedasarkan uraian permasalahan, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara, antara lain adalah sebagai berikut :
 


1.      Kurangnya komitmen pemerintah dalam pembangunan perkebunan.
2.      Belum optimalnya kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi (sinergi) antar instansi pemerintah.
3.      Kebijakan yang ada kurang mendukung pembangunan perkebunan khususnya Program Revitalisasi Perkebunan
4.      Kurangnya kompetensi SDM aparatur
5.      Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani, hal ini mengakibatkan kurangnya modal usaha taninya.
6.      Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani.
7.      Persyaratan administrasi dalam prosedur pencairan dana di Bank pendamping menyulitkan masyarakat.
8.      Belum optimalnya penggunaan teknologi budidaya tanamam perkebunan.
9.      Belum memadainya prasarana infrastruktur perkebunan rakyat.
10. Belum harmonisnya hubungan antar petani dengan investor/mitra usaha.
11. Rendahnya daya saing hasil komoditas perkebunan rakyat.
12. Belum optimalnya mekanisme tata niaga (agribisnis) komoditas pertanian.
13. Rendahnya produktivitas hasil perkebunan rakyat.

C.  Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut diatas, maka pokok permasalahannya adalah bahwa pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara belum optimal.
Memperhatikan pokok permasalahan, maka rumusan masalah yang dibahas, dianalisis dan dicarikan solusinya adalah : “Apakah dengan adanya pelaksanaan akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.”
Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut akan dilakukan analisis masalah dengan pendekatan kajian paradigma dengan Systems Thingking dan manajemen stratejik sebagai upaya untuk mengetahui solusi pemecahan masalahnya.

D. Tujuan dan Sasaran Penulisan

1.   Tujuan
      Tujuan penyusunan Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP2) dengan mengacu pada tema untuk mengetahui sejauh mana penulis sebagai peserta Diklatpim Tk. II Angkatan XXXII Kelas A mampu mengaplikasikan hasil pembelajaran selama ini, mulai dari Kajian Paradigma, Kajian Kebijakan Publik, dan Kajian Manajemen Stratejik, dengan lokus kajian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

2.   Sasaran
      Sasaran yang ingin diperoleh melalui kajian dalam KTP2 ini, yaitu :
a.   Sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk Peningkatan Produksi dan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara melalui sumbangan pemikiran, saran, dan alternatif kebijakan.
b.   Sebagai upaya stratejik untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif  bagi  kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dalam upaya meningkatkan produksi perkebunan dan pendapatan masyarakat.







BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

A.  Konsepsi Akselerasi Sinergi Instansi Pemerintah
Akselerasi adalah suatu proses percepatan (acceleration) Akselerasi Pembangunan atau Percepatan Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan.
Sinergi merupakan istilah akademik yang biasa dipakai dalam ilmu-ilmu sosial, namun perkembangan akhir-akhir ini istilah tersebut menjadi populer karena banyak disebut oleh para Pakar maupun Negarawan. Sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan out put atau keluaran lebih baik atau lebih besar (Drs. Triguno, DIPL.. EC. LLM, 2003:43). Lebih lanjut artian sinergi berkembang yang mempunyai makna kerjasama atau koordinasi, antar bagian untuk menghasilkan keluaran yang lebih bermutu.
Sinergisitas pembangunan perlu ditopang oleh intitusi-institusi yang memiliki kemampuan (capacity) untuk menciptakan keseimbangan hubungan antar Pusat dan Daerah. Pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan dapat diketahui catatan kemajuannya apabila dilakukan pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Banyak lembaga Negara yang dibentuk dan ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, tetapi mereka masih mengalami hambatan klasik, yakni koordinasi. Ketiadaan koordinasi antarlembaga pengawas ini seringkali melahirkan perbenturan kepentingan karena obyek yang diawasi dan dievaluasinya sama.


Pentingnya sinergitas antara Pusat–Daerah, antardaerah, maupun antarsektor, sehingga dipandang perlu rumusan pemikiran yang berkenaan dengan  konsep dan ruang lingkup dari sinergitas ini. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup, yaitu :
1.      Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan (Policy planning framework) Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; serta (4) sinergi perijinan usaha. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan Pusat dan Daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan.
2.      Sinergi dalam Kerangka Regulasi (Regulation framework) Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional.
3.      Sinergi dalam Kerangka Anggaran (Budgeting framework) Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan melalui memadukan perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari berbagai lintas sumber pembiayaan baik dana sektoral (dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan) dan dana perimbangan (DAU, DAK, DBH, Dana Otsus, Dana Adhoc, dan pembiayaan lainnya). Keterpaduan ini bertujuan untuk : (1) menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3)  meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan rencana pembangunan nasional dan daerah.
4.      Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan, Kewenangan dan Aparatur Daerah (institutional framework) Sinergi ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan Pemerintahan Daerah, mengelola hubungan kewenangan/urusan antarlevel pemerintahan, dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Salah satu yang dilakukan adalah : (1) mengonsolidasi pelaksanaan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) memantapkan dan menata lembaga-lembaga pusat di daerah seperti balai-balai di lingkungan kementerian PU atau UPT lainnya; (3) meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; (4) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal; serta (5) mengembangkan pola-pola kerjasama antardaerah.

5.      Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah atau Antar Ruang (Regional development framework) Sinergi ini diarahkan untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Hal ini mencakup langkah-langkah antara lain adalah: (1) sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam; (2) mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan Kabupaten/Kota tetangga; (3) meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan.
6.      Sinergi dengan Lembaga-Lembaga Non-Pemerintah Sinergi antar pemerintah dan lembaga non-pemerintah diarahkan pada antara lain: (1) menyamakan langkah dan pandangan terhadap isu-isu pembangunan yang kemungkinan menimbulkan perbedaan persepsional dan bukan substantif; (2) meminta masukan dan mengakomodasi preferensi pembangunan dari sisi non-pemerintahan yang berguna bagi kebaikan bersama; (3) mengembangkan komunikasi banyak arah terkait kebijakan umum maupun spesifik pembangunan; (4) menegaskan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang harus menjadi patokan dasar  semua stakeholders pembangunan. Walaupun demikian terdapat ruang kepada kelompok non-pemerintah (dunia usaha, civil society) untuk menyikapi langkah-langkah pembangunan yang belum memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
7.      Sinergi dalam Kerangka Kemitraan dengan Dunia Usaha (Public Private Partnership) Sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha, termasuk BUMN dan BUMD dalam mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan sektoral dan wilayah yang sesuai dengan skenario pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergi ini diperlukan untuk : (1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara kebijakan dan implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah dan kegiatan investasi dunia usaha di daerah; (2) menjamin langkah-langkah koordinasi terkait aspek regulasi yang sering menghambat kegiatan investasi di daerah; (3) memperluas daya jangkau perencanaan dan implementasi program; (4) menciptakan keterkaitan pola, program dan jaringan (networking) Pemerintah Daerah dengan dunia usaha; (5) menciptakan local corporate government yang efektif; (6) meningkatkan komitmen dan tanggungjawab dunia usaha terhadap pembangunan daerah. Keberadaan lembaga-lembaga internasional atau donor adalah sebagai mitra strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung  pembangunan daerah dari sisi program maupun pembiayaan pembangunan. Mereka hadir tidaklah berada di luar kerangka perencanaan kebijakan, regulasi, kelembagaan dan penganggaran namun ia menjadi salah satu elemen penting di dalam komponen sinergi pembangunan tersebut.
8.      Sinergi dalam kerangka Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan sebagai suatu proses ke taraf kemajuan suatu bangsa bermula dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi yang sistematis. Keberadaan Bappenas, BPKP, BPK, KPK dan UKP4  serta institusi non-pemerintah yang lain dimaksudkan untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan. Sinergitas dari sisi kelembagaan maupun program diantara institusi-institusi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi ini sangat penting dan mendesak guna mencipatkan kehidupan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, maju, kuat dan kompetitif.



B.  Konsepsi Paradigma Kepemimpinan
Menurut Mustopadidjaja (2002) bahwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan dan menghayati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan mempunyai visi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.  Hal ini berarti pemimpin memerlukan kemampuan dan kecerdasan yang relatif lebih baik daripada anggota organisasinya.  Seorang pemimpin dituntut selalu meningkatkan kapasitas kerja anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Kedudukan yang paling sentral dalam organisasi adalah kedudukan kepemimpinan.  Dalam situasi di mana organisasi dipimpin lebih dari dua orang biasanya terdapat pimpinan puncak (top leader) beserta para pimpinan di bawahnya.  Pemimpin memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan guna mencapai tujuan organisasi, pada umumnya memerlukan kerjasama dan bantuan orang lain.  Seorang pemimpin diharapkan mampu membawa organisasi mencapai tujuannya, mampu menjadi motivator bagi para anggotanya untuk bersama-sama membangun komitmen yang rasional bagi organisasinya menuju tujuan organisasi dengan cara efektif, efisien dan akuntabel.
Perbedaan antara pemimpin dan pimpinan, yaitu pemimpin (leader)  adalah orang  yang  melakukan/menjalankan  kepemimpinan  (leadership). Sedangkan “pimpinan”  mencerminkan kedudukan  seseorang  atau sekelompok orang pada  hirarki  tertentu  dalam suatu organisasi,  yang mempunyai  bawahan,  yang karena kedudukannya  yang bersangkutan mendapatkan/mempunyai  kekuasaan  formal (wewenang)  dan tanggung jawab. Pemimpin  adalah seseorang  yang menjalankan  kepemimpinan  sedangkan  pimpinan  (manajer)  adalah seseorang  yang menjalankan manajemen.  Pimpinan atau manajer hanya ada  dalam konteks  organisasi, sedangkan fenomena  kepemimpinan  bersifat  lebih luas – dapat   dalam konteks  organisasi  maupun  non organisasi.
Kata pemimpin  (LEADERS) mengandung nilai-nilai sebagai berikut :
L       :     Listens actively yaitu pemimpin harus mendengar secara aktif.
E       :     Emphatic  yaitu pemimpin harus tegas.
A       :     Attitudes are  positive and optimistic  yaitu pemimpin harus memiliki sikap yang positif dan optimis
D      :     Delivers on promies  and commitment yaitu pemimpin selalu menawarkan janji-janji dan komitmen.
E       : Anergy level high yaitu pemimpin memiliki tingkat energi/kekuatan yang tinggi.
R       :     Recognizes self-doubts and vulnerability yaitu  pemimpin  mengakui keraguan diri  dan mudah diserang lawan.
S       :     Sensitivity  to other, values, and potential yaitu pemimpin memiliki sensitivitas terhadap orang lain, nilai-nilai  dan potensi.
Dalam kepemimpinan dikenal adanya  emotional intteligents” atau EQ yang memiliki lima komponen yaitu kesadaran diri; pengaturan diri, motivasi, ketegasan, dan keahlian sosial. Selain kelima komponen EQ mengakui adanya komponen :
  1. Kepercayaan diri,  penilaian diri yang realistis,  mencela diri secara sehat.
  2. Harga diri, integritas, kemampuan untuk secara aktif berhubungan secara vertikal dan horizuntal.
  3. Kemampuan merekrut dan menerima bakat, mencapai prestasi, keterbukaan untuk berubah.
  4. Kesadaran lintas budaya, kemampuan untuk membiarkan dengan baik pelanggan dan kolega.
  5. Kemampuan membujuk, kemampuan untuk membangun dan memimpin tim.
Dalam menghadapi perubahan, pemimpin dalam organisasi modern harus mampu mengembangkan organisasi pembelajaran (building learning organization) yaitu suatu organisasi dimana anggotanya secara terus-menerus meningkatkan kapasitasnya  untuk menciptakan  hasil yang mereka inginkan  dan dimana  pola pikir baru  dan luas  terus  dikembangkan, aspirasi  kolektif  dibiarkan bebas,  dan anggota-anggotanya  terus belajar  bersama  (Peter M Senge, 1996). 
Dengan demikian, pemimpin dalam organisasi pembelajaran harus dapat memahami dan menguasai nilai-nilai dan prinsip yang membangun organisasi pembelajaran seperti personal mastery,  mental models,  building shared vision, team learning dan system thinking.
·         Mengembangkan kemampuan individu  (Personel Mastery), yaitu  kemampuan  yang tinggi  untuk  mengklarifikasikan secara terus-menerus  dan memperdalam  visi pribadi  serta memfokuskan  energi kreatif secara rasional, dengan mengembangkan  kesadaran  serta realita  secara obyektif.
2.      Mengembangkan model-model mental (Mental Models), yaitu  kemampuan untuk memahami  mentalitas  yang cocok  untuk mengenal  dunia secara obyektif yang melekat  pada diri seseorang  dan sangat berpengaruh  pada cara bagaimana  memahami masalah  dan mengambil tindakan.
3.      Membangun visi bersama (Building SharedVision), yaitu membuat visi  secara bersama  yang merupakan  keinginan  bersama,  akan memberikan hasil  yang lebih baik daripada visi  yang  hanya   ditetapkan oleh pimpinan saja tanpa diketahui oleh anggota organisasi. Untuk membangun visi diperlukan gambaran masa   depan bersama, komitmen bersama berdasarkan partisipasi semua pihak dan tidak hanya berdasarkan pada kapatuhan saja.
4.      Membangun Tim Pembelajar (Team Learning). Dengan pembelajaran dalam tim, maka kemampuan tim akan berkembang  lebih cepat dan setiap individu akan tumbuh cepat pula.  Pembelajaran tim dimulai dengan dialog untuk menghimpun  pemikiran-pemikiran bersama, termasuk pola belajar bersama  untuk mewujudkan kolaborasi  dan jaring kerja bersama.
5.      Mengembangkan pola berpikir sistemik (Systems Thinking), yaitu  suatu kerangka konsep yang mengandung  pengetahuan  dan alat  untuk memberi gambaran  yang jelas serta  membantu  kita agar  mampu melaksanakan  perubahan  secara efektif  dan efisien. Semua komponen merupakan suatu totalitas yang interdependensi, interrelasi, dan interkoneksi, sehingga  merupakan  suatu kesatuan  yang utuh, kompak, solid untuk tercapainya kemajuan  dan perubahan.  Pemecahan masalah dengan pola systems thinking biasanya menggunakan Archetypes, seperti fixes that fails,  shifthing the burden, shifting  the burden to the  intervenor,  eroding  goals, growth  and underinvesment, success to successful,  escalation, tragedy of  the common, dan balancing  process with  delay.  Kelima unsur tersebut dapat diramu ke dalam proses dialog. Unsur-unsur tersebut sangat efektif bagi pemimpin untuk membantu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi.
Menurut Peter M. Senge (1996), pemimpin organisasi pembelajaran harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.   Memainkan Peran Baru (New Roles)
Peran baru mencakup peran  sebagai perancang (designer).  Fungsi perancang umumnya jarang nampak, Peter Senge mengatakan “tidak seorangpun mempunyai pengaruh yang komprehensif selain para perancang”. Kebijakan, strategi dan sistem  yang dimiliki  organisasi adalah kunci bidang  perancangan, akan tetapi kepemimpinan menjangkau jauh melampaui hal  tersebut.
Dengan demikian pemimpin sebagai perancang adalah  mereka yang mampu merumuskan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organinsasi dengan semaksimal mungkin memberi peluang kepada orang-orang yang berada di organisasi yang bersangkutan untuk berperan serta pemimpin harus mampu merumuskan kebijakan, strategi, dan struktur pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pemimpin sebagai perancang esensinya adalah pekerjaan pemimpin dalam perancangan proses belajar, yang dapat digunakan oleh orang-orang dalam organisasi secara keseluruhan untuk secara produktif menyelesaikan isu-isu utama yang mereka hadapi.
Sebagai guru (teacher), seorang pemimpin mampu membangkitkan organisasi pembelajaran dan mendorong bawahan menunjukkan modal mereka, agar organisasi memiliki asumsi/persepsi yang sama terhadap masalah yang dihadapi. Pemimpin sebagai guru bukan mengenai mengajar orang bagaimana  mencapai  visinya,  akan tetapi lebih  kepada memberi  dukungan  pada setiap orang  untuk belajar. Pemimpin yang demikian membantu orang-orang di seluruh organisasi  mengembangkan pengertian yang sistemik. Pemimpin harus menciptakan  dan mengelola   tegangan kreatif,  terutama  sekitar  kesenjangan  antara visi dan realitas. Penguasaan tegangan yang demikian  membuka  peluang untuk  pergeseran  yang mendasar. Hal tersebut  memungkinkan  pemimpin  untuk melihat  kebenaran  dalam keadaan yang berubah. 
Sebagai pelayan (steward), seorang pemimpin menurut Peter M. Senge adalah mereka yang mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan stafnya, pelayan para pelanggan, dan pembimbing/pembantu bawahannya agar memahami tujuan organisasi yang lebih besar. Pemimpin sebagai pengasuh/penjaga/pengelola, dia akan menjadi pengasuh/penjaga/pengelola visi dalam organisasi. Satu hal yang penting adalah bahwa perasaan mengasuh/menjaga/mengelola yang berhubungan dengan komitmen, dan bertanggungjawab kepada visi tersebut, selain itu juga tugas mereka untuk mengelola untuk kepentingan anggota serta melihat visi sebagai bagian yang lebih besar.

2. Memiliki Keterampilan Baru (New Skill)
           Peran baru pemimpin  memerlukan  ketrampilan baru. Menurut Senge, ketrampilan-ketrampilan ini hanya dapat dikembangkan  melalui  komitmen seumur  hidup. Tidak cukup  hanya dikembangkan  oleh satu atau dua individu, tetapi  harus  didistribusikan secara luas ke seluruh organisasi. Hal ini merupakan salah satu alasan bahwa memahami disiplin organisasi  pembelajaran sangat penting. Disiplin-disiplin ini mewujudkan prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang dapat mendorong  pengembangan kepemimpinan  secara luas.
           Tiga  area kritis dari ketrampilan pemimpin dalam organisasi pembelajaran adalah : membangun visi bersama  (shared vision), memunculkan dan menantang  mental model dan mengikatkan  diri  ke dalam berfikir  sistemik.

3.   Mampu mengaplikasikan sarana-sarana baru bagi pemetaan masalah (New tools)
           Kemampuan tersebut di atas menuntut sarana-sarana baru yang mampu memacu kehidupan konsepsional pemimpin dan memperkuat komunikasi serta semangat kebersamaan. Sarana-sarana tersebut dapat berupa archetype dan pemetaan (mapping) masalah yang dihadapi untuk menemukan akar permasalahan.

C. Konsepsi Kebijakan Publik
Menurut Prof. Dr. Mustopadidjaja A.R. Kebijaksanaan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.


1.   Sistem Kebijakan Publik
Sehubungan dengan substansi dan lingkup permasalahan serta cakupan dampak kebijakan tersebut (policy sistem), yang dimaksud sistem kebijakan publik adalah suatu tatanan kelembagaan dan individu yang berperan dalam sebagian atau keseluruhan proses kebijakan yang terdiri dari :
a. Lingkungan Kebijakan
b. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan
c.  Kebijakan itu sendiri
d. Kelompok Sasaran Kebijakan
Masing-masing dirumuskan sebagai berikut :
a. Lingkungan Kebijakan, keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu (masalah) kebijaksanaan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijaksanaan dan oleh suatu kebijakan.
b. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, orang/kelompok organisasi yang punya peranan tertentu dalam sistem kebijaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian atau hasil yang dicapai.
c.  Kebijakan itu sendiri, keputusan atas serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan.
d. Kelompok Sasaran Kebijakan, orang/kelompok/organisasi dalam masyarakat yang keadaannya sedang dipengaruhi oleh kebijaksanaan.
2.   Proses Pengelolaan Kebijakan Publik
Secara sederhana langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :




a.   Pengkajian Persoalan
Tujuan dari pengkajian persoalan adalah menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
b.   Penentuan Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari. Secara umum suatu kebijakan selalu ingin bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik, atau mencegah terjadinya keburukan-keburukan atau kerugian-kerugian semaksimal mungkin. Tujuan harus jelas (mudah dipahami), realistis dan terukur (bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan tertentu).
c.   Perumusan Alternatif
Perumusan Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung atau tidak langsung, sejumlah tujuan yang telah ditentukan.
d.   Penyusunan Model
Model adalah penyederhanaan dari pernyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional. Model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi, atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijaksanaan.
e.   Penentuan Kriteria
Analisa Kebijaksanaan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Ini menyangkut bukan saja hal-hal yang bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisien) politik (konsensus antar stakeholders), administrasi (kemungkinan efektivitas) dan seterusnya. Tetapi juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah (equity, equility) dan lain sebagainya.
f.    Penilaian Alternatif
Tujuan Penilaian Alternatif adalah merupakan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif kelayakan mana yang mungkin paling efektif dan efisien.
g.   Perumusan Rekomendasi
Langkah akhir dalam analisa kebijakan adalah merumuskan saran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum pada kondisi berbagai faktor lingkungan, administrasi dan ekonomi tertentu.
Analisa kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi 5 (lima) komponen informasi kebijakan yang ditranspormasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (William N. Dunn).

Text Box: Perumusan masalahText Box: Perumusan masalah 






Text Box: Masalah 
Kebijakan
Text Box: Masa depan`














Rekomendasi
 

Pemantauan
 





Text Box: Aksi Kebijakan
 







Gambar 1. Analisis Kebijakan Yang Berorientasi
Pada Masalah

Sebagaimana terlihat pada diagram tersebut, perumusan masalah mengambil prioritas pada proses analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah. Adapun tahap-tahap perumusan masalah adalah  sebagai berikut :


 












Gambar 2. Tahap Perumusan Masalah

D.  Konsepsi Manajemen Stratejik
Manajemen Stratejik adalah ilmu sekaligus seni untuk mengkaji konsepsi dasar organisasi ataupun Badan Usaha dan memformulasikan, mengimplementasikan serta mengevaluasi proses kegiatan dalam suatu organisasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna meskipun dalam keadaan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.
Sasaran manajemen stratejik adalah meningkatkan:
1)     Kualitas organisasi,
2)     Efisiensi Anggaran.
3)     Optimalisasi sumber daya,
4)     Kualitas Evaluasi program dan Pemantauan Kinerja, serta
5)     Kualitas Pelaporan (LAN ,  2011)


Aspek terpenting dalam Manajemen Stratejik adalah:
1)     Formulasi Strateji (Strategy Formulation),
2)     Implementasi Strateji (Strategy Implementation),
3)     Evaluasi Strateji (Strategy Evaluation), dan
4)     Pengintegrasian fungsi-fungsi manajemen dan penataan sumber daya yang dibutuhkan (LAN, 2011)
Manajemen Stratejik dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 penekanannya pada Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diawali dengan penyusunan perencanaan stratejik yang berisi visi, misi, nilai dan melakukan pencermatan lingkungan baik internal maupun eksternal.
1.   Visi, Misi dan Nilai Organisasi

a.      Visi Organisasi

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa, dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus diselenggarakan. Pada prinsipnya visi adalah gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan organisasi. Visi harus inspiratif, menantang dan memberi motivasi kepada anggota organisasi.

b.     Misi Organisasi

Misi adalah kenyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Misi suatu organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/produk suatu organisasi selalu mengarah kepada pencapaian visi (tujuan jangka panjang). Dalam menyusun misi organisasi yang baik harus mampu :


1.   Mengidentifikasi manfaat dari eksistensi organisasi dan program-programnya secara menyeluruh, seperti yang digariskan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi.
2.   Mengidentifikasi permasalahan utama yang harus ditangani oleh organisasi.
3.   Memberi arahan dalam penyusunan tolak ukur kinerja organisasi sesuai harapan stakeholders (pemerintah, masyarakat luas dan pihak swasta)

c.      Nilai Organisasi

Di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, organisasi harus mampu merumuskan nilai yang akan dianut bersama dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud. Nilai organisasi harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah organisasi yang akan dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang tentunya akan terkait erat dengan mutu pelayanan organisasi.
Nilai yang tumbuh dalam organisasi, diharapkan mampu untuk :
1.   Menjadi kriteria/dasar dalam membuat keputusan
2.   Menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong motivasi dan budaya kerja organisasi
3.   Menjadi landasan yang memungkinkan orang dapat bekerja sebaik mungkin, antara lain bekerja keras, kejujuran, keberpihakan pada masyarakat luas, sebagai salah satu stakeholders organisasi pemerintah dan disiplin.

2.   Analisis Lingkungan Stratejik
a.      Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)
Pencermatan Lingkungan Internal pada dasarnya adalah melakukan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik menyangkut organisasi, biaya operasi, efektivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang ada, yang dapat dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kekuatan (strength) atau kelemahan (weakness) organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasarannya.
b.      Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)
Pencermatan Lingkungan Eksternal adalah melakukan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi, yang dapat terdiri atas lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi peluang (opportunities) dan tantangan (threats) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.
c.      Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal (KAFI & KAFE)
Dengan memperlihatkan isi yang telah dirumuskan pada organisasi maka dirumuskan beberapa kesimpulan untuk mencapai visi dan misi organisasi. KAFI / KAFE merupakan konklusi atau kesimpulan tentang faktor-faktor lingkungan dan dampaknya pada masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internal organisasi. Salah satu metode dalam merumuskan asumsi adalah dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats – Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang pada dasarnya merumuskan beberapa hal sebagai berikut :
1.   Bagaimana memanfaatkan kesempatan dan kekuatan organisasi untuk mewujukan visi dan melaksanakan misi organisasi.
2.   Bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelemahan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.
3.   Bagaimana mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.
4.   Bagaimana memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

3.   Analisis Stratejik dan Faktor Kunci Keberhasilan
Pengertian Analisis Stratejik adalah tindakan apa yang harus dilaksanakan mengacu pada misi organisasi. Visi dan Misi organisasi akan menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK), menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektive) yang dalam hal ini akan menjawab apa yang harus dilakukan (what) dan kapan pekerjaan itu harus dilaksanakan dan diselenggarakan (when).
Norma atau nilai (value) organisasi, asumsi dan analisis lingkungan internal dan eksternal menentukan cara tindak tersebut mesti dilaksanakan (how). Penetapan faktor penentu keberhasilan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :
1. Kajian terhadap visi dan misi yang dalam hal ini terkait langsung dengan tugas pokok fungsi organisasi
2. Inventaris kemungkinan masalah yang timbul dalam melaksanakan misi organisasi
3. Analisis terhadap masalah yang ada menggunakan pendekatan Isu Strategis Kritis (Critical Strategic Issues) dimana setiap masalah diidentifikasi bobot dampaknya (apakah berdampak ringan, sedang atau kuat) dan dianalisis kepentingan untuk penetapan faktor penentu keberhasilan.





4.  Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi
Pemahaman mengenai Tujuan, Sasaran dan Strategi suatu organisasi sangat penting karena meningkatkan kemampuan organisasi melihat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visinya.
Setelah tujuan dan sasaran ditentukan, perlu disiapkan kebijakan sebagai rujukan penyusunan strategi organisasi. Selanjutnya disusun strategi organisasi dan programnya :
a.      Tujuan (Goal)
Tujuan organisasi setidaknya harus mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :
a).   Memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih rinci dan lebih spesifik (dibanding pernyataan misi) tetapi cukup umum untuk merangsang kreativitas dan inovasi.
b).   Menunjukkan arah perubahan yang diharapkan terjadi pada suatu organisasi sehingga menggambarkan suatu keadaan yang diinginkan.
c).    Mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi dan meletakkan rangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan misinya.
d).   Menjamin konsistensi dalam tugas dan fungsi organisasi. Secara kolektif tujuan menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh untuk organisasi.
b.      Sasaran (Objective)
Setelah tujuan dirumuskan dan ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menetukan rencana kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana tersebut biasanya dituangkan ke dalam sejumlah program dengan sasaran-sasaran yang sekaligus merupakan target spesifik dan terukur guna mencapai tujuan organisasi.
Sasaran baik harus memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Aggressive but Attainable, Result Oriented, Time Bound) sebagai berikut :
a).   Specific, sasaran harus menggambarkan hasil spesifik seperti yang diinginkan, memberikan arah dan tolak ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesifik.
b).   Measurable, sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa dan kapan yang akan dicapai.
c).    Aggressive but Attainable, sasaran harus menantang namun tidak boleh mengandung target yang tidak layak.
d).   Result Oriented, sasaran harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.
e).   Time Bound, sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek, biasanya kurang dari setahun.
c.      Apabila sasaran dan tujuan organisasi telah ditetapkan, maka diperlukan strategi bagaimana dan kapan mencapainya. Strategi tersebut mencakup kebijakan, program dan tindakan manajemen untuk mencapai misi. Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi berfokus kepada stakeholders, bagaimana meningkatkan kinerjanya dan bagaimana organisasi mencapai misinya.

5.  Rencana Kinerja
Untuk dapat dioperasionalisasikan rencana stratejik perlu dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (annual performance). Rencana kinerja ini berisi seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kunci yang relevan. Indikator tersebut meliputi indikator pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.
Dokumen dalam rencana kinerja antara lain berisi :
a.      Sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai pada periode yang bersangkutan.
b.      Program yang akan dilaksanakan.
c.      Kegiatan, indikator kinerja, dan target yang diharapkan dalam suatu kegiatan.

6.  Sistem Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan
a.      Sistem Pelaksanaan, diwujudkan dalam bentuk program kerja yang dibuat secara periodik yang menguraikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi.
b.      Pemantauan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
c.      Pengawasan, merupakan upaya mencari kebenaran yang berdasarkan informasi atau laporan atas pelaksanaan rencana kegiatan/ program sehingga dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

7.  Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Pengukuran kinerja adalah alat manajemen untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja selalu diartikulasikan dengan :visi/misi organisasi, tujuan dan sasaran organisasi.
Tahap selanjutnya setelah pengukuran kinerja adalah analisis atau evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui progress realisasi yang dihasilkan, maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran kinerja.
8.  Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Merupakan suatu laporan pertanggung jawaban dan kewajiban pejabat/ organisasi untuk menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakannya kepada pihak-pihak yang berkompeten.
Secara umum, organisasi harus melakukan beberapa hal di bawah ini untuk mempersiapkan rencana stratejik, yaitu:
a.      Menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai acuan operasional organisasi.
b.      Mengenali lingkungan dimana organisasi melakukan interaksinya
c.      Melakukan berbagai analisis dalam melihat posisi organisasi
d.      Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan.




















BAB III
INSTRUMEN ANALISIS

Instrumen yang akan digunakan untuk menganalisis masalah maupun kebijakan dalam penulisan KTP2 ini, penulis memilih konsep  paradigma, kebijakan publik dan manajemen stratejik sebagai berikut ;

A.  Instrumen Analisis Kajian Paradigma System Thingking
Dalam konsep paradigma digunakan system thinking atau berfikir serba sistem, yaitu untuk melihat suatu persoalan secara menyeluruh dengan mencermati pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Perilaku suatu sistem yang didasari oleh sistem balikan atau sistem sebab-akibat yang memiliki pola yang berulang-ulang dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya sehingga dapat tercipta sebuah pola dasar yang relevan untuk digunakan sebagai instrumen untuk melihat secara sistem persoalan-persoalan yang berbeda yang memiliki karakteristik yang sama. Hubungan sebab-akibat tersebut digambarkan dalam suatu diagram sebab-akibat, yaitu Causal Loops Diagram (CLD).
Causal loop Diagram merupakan cara yang tepat dalam menggambarkan secara singkat pernyataan penyebab dan mengidentifikasikan proses-proses balikan. Dalam diagram causal loop tiap variabel dihubungkan dengan panah dan dibagian ekor merupakan penyebab, dalam penyusunan diagram causal loop harus dipakai hubungan antar variabel yang ditetapkan, penyebab, akibat dan balikan.
Pola dasar yang dihasilkan dari sebab-akibat tersebut disebut Archethype yang merupakan satu instrumen untuk melihat struktur masalah sehingga dapat ditemukan pengungkit (leverage)nya. Ditemukannya laverage dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui tindakan atau perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan yang nyata dan signifikan. Sifat pengungkit adalah untuk jangka panjang, global, fundamental, dan realistik.
Berdasarkan pemahaman tentang causal loop diagram tersebut memberikan  petunjuk bahwa untuk memecahkan persoalan harus melihat berbagai variabel yang terlibat karena satu sama lain akan saling berpengaruh yaitu akan terjadi suatu balikan apabila sesuatu dilakukan perubahan.
Dengan demikian kita harus melihat aspek-aspek tersebut secara komprehensip untuk mencari solusi dengan instrumen analisis Causal Loop Diagram.

B.  Instrumen Analisis Kajian Manajemen Stratejik
 Setelah ditemukan rekomendasi kebijakan publik yang akan dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah penggunaan konsep kajian manajemen stratejik, yaitu suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan menerapkan aspek terpenting dalam manajemen stratejik, yaitu formulasi stratejik, implementasi stratejik dan evaluasi stratejik.
Prinsip-prinsip dalam manajemen stratejik adalah adanya formulasi strategi yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Implementasi strategi akan menggambarkan cara untuk mencapai tujuan dan secara teknis akan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada atau tersedia termasuk sumber daya keuangan, dan evaluasi strategi yang mampu mengukur, mengevaluasi dan memberikan umpan balik bagi perbaikan strategi.
Langkah-langkah dan proses formulasi strategi meliputi:
1.Perumusan Visi, Misi dan Nilai Organisasi
2.Analisis Lingkungan Stratejik
3.Analisis Stratejik dan Faktor Kunci Keberhasilan
4.System Thinking dalam Manajemen Stratejik
5.Scenario Planning  dalam Manajemen Stratejik
6.Balanced Score Card dalam Manajemen Stratejik

BAB IV
ANALISIS

A.     Gambaran Umum
Pembangunan perkebunan merupakan satu diantara prioritas unggulan strategis untuk mewujudkan Visi Kabupaten Batu Bara yaitu “Sejahtera Berjaya” . Pemerintah Kabupaten Batu Bara senantiasa memberikan dukungan yang siknifikan dalam pembangunan perkebunan, hal ini terlihat dengan dibentuknya Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perkebunan. Sub sektor perkebunan di Kabupaten Batu Bara mempunyai peranan positif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; nenambah pendapatan devisa negara; pendapatan domestik regional bruto; penyerapan tenaga kerja; memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat; penyediaan bahan baku industri dalam negeri; pemerataan pembangunan dan menjaga fungsi serta pelestarian daya alam.
Kabupaten Batu Bara dengan luas wilayah 90.496 hektar merupakan satu diantara Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi di bidang perkebunan dengan areal seluas 45.578 hektar atau 49,51% dari luas wilayah Kabupaten Batu Bara. Komoditas perkebunan yang dominan adalah kelapa sawit seluas 28.851 hektar, kelapa seluas 9.190 hektar, karet 5.032 hektar adan kakao seluas 2.515 hektar. Kehadiran Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara merupakan program yang tepat dalam upaya pembangunan perkebunan, karena sekitar 45% komoditas kelapa sawit dan kelapa merupakan tanaman tua/rusak dan bibit tanaman asalan khususnya tanaman kelapa sawit, sehingga perlu diremajakan atau direhabilitasi.
Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara sudah mulai disosialisasikan sejak tahun 2008 dengan target komoditi kelapa sawit seluas 8.093 hektar; kelapa seluas 5000 hektar dan kakao seluas 1250 hektar. Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah petani yang mengusulkan ikut menjadi peserta Program Revitalisasi Perkebunan sebanyak 958 Kepala Keluarga petani perkebunan yang di wadahi dalam 75 kelompok tani dengan luas lahan 3.812 hektar yang tersebar di 75 desa/kelurahan.
Dari usulan masyarakat membuktikan besarnya minat petani untuk ikut serta dalam Program Revitalisasi Perkebunan ini. Keikutsertaan petani dalam Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan berdasarkan identifikasi dan verifikasi terhadap petani calon peserta yang layak diikutsertakan dalam program ini oleh Tim Teknis dari Dinas Perkebunan. Petani calon peserta Program Revitalisasi Perkebunan didaftarkan dalam daftar nominatif yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam bentuk Surat  Keputusan.
Pelaksanaan proses sertifikasi lahan petani dan pengajuan akad kredit sampai dengan bulan Agustus 2011 yaitu dengan jumlah pemohonan petani yang telah diproses sertifikasi lahan saja oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten baru sebanyak 35 Kepala Keluarga dengan luas 85 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan sampai dengan bulan September 2011 belum ada diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau pengganti sementara SHM oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten bahwa permohonan petani tersebut masih dalam proses administrasi.
Sampai dengan bulan Oktober 2011 pihak Bank pelaksana kredit belum merealisasikan dana kredit Program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara. Belum direalisasikan dana kredit oleh Bank Sumut dan BRI dikarenakan persyarakatan administrasi dan agunan bank berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik petani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Bagi petani yang telah memiliki Sertifikat Hal Miliki (SHM) harus memenuhi persyaratan perjanjian kerjasama/kemitraan antara petani/kelompok tani/koperasi dengan mitra usaha/investor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian setelah mendapat persetujuan Bank Pelaksana.
Mengidikasi fakta dan data yang terkait dengan realisasi Program Revitalisasi Perkebunan di Kabipaten Batu Baru menunjukkan bahwa secara teknis dan proses administrasi masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena belum memadai persyaratan yang ditentukan. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan produksi perkebunan yang pada gilirannya mempengaruhi peningkatan penapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.
Memperhatikan permasalahan ini sangat diperlukan adanya akselerasi sinergi antar instansi pemerintah dalam Program Revitalisasi Perkebunan dari semua pihak terkait khususnya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Bank Pelaksana (Bank Sumut dan BRI). Belum terealisasinya Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dapat ditentukan sejauh mana sinergi instansi pemerintah dalam meningkatkan kerja yang terintegrasi dan mempunyai komitmen antar instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Revitalisasi Perkebunan.
Dalam penyelenggaraan Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara, ekselerasi (percepatan) sinergi antar pusat dan daerah serta antar instansi terkait di daerah merupakan peran utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan melalui revitalisasi. Senergi antar pusat dan daerah atau instansi terkait di daerah seyogianya dilakukan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
Dalam pelaksanaan akselerasi sinergi antar instansi pemerintah, peran pimpinan sangat penting karena pimpinan memiliki fungsi atau bertindak sebagai perumus, pelaksana, pengendali evaluasi terhadap suatu kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam manajemen, kepemimpinan (leadership) menempati posisi sentral dari unsur – unsur manajemen yang lainnya. Kepemimpinan dapat dijadikan sebagai faktor penentu keberhasilan dalam akselerasi sinergi instansi pemerintah untuk mencapai revitalisasi perkebunan di Kabupaten Batu Bara.    

B.    Analisis Masalah
1. Analisis Masalah Melalui Kajian Paradigma
Seorang pimpinan dalam organisasi harus mampu memainkan peran baru sebagai : Pemimpin sebagai Designer, Pemimpin sebagai Teacher dan Pemimpin sebagai Steward. Ketiga sifat ini adalah sebagai faktor untuk mendayagunakan peran kepemimpinan Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
Namun dalam hal ini, ada beberapa kendala dan permasalahan pada kepemimpinan Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara (Sekretaris, Kabid, dan Ka. Seksi) dalam peran kepemimpinan aparatur, antara lain :
a.      Belum optimalnya sosialisasi tentang paradigma pembelajaran yang dimulai dari kepemimpinan pembelajaran dan organisasi pembelajaran.
b.      Belum dilaksanakan dengan baik elemen dari kepemimpin yang meliputi penampilan kepribadian pemimpin, perilaku dan sikap pemimpin.
c.      Kompetensi kepemimpinan yang ada jika ditinjau dari segi pendidikan formal dan struktural belum memuaskan, karena masih ada sebagian aparatur yang belum memiliki kemampuan professional, karena tingkat pengetahuan, ketrampilan dan keahlian baik di  bidang teknis administrasi dan manajemen belum memadai. Sedangkan ditinjau dari aspek sikap dan perilaku, masih ada aparatur yang kurang disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, bahkan kurang memiliki etos kerja dan budaya kerja yang tinggi.
Oleh karena itu, untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara, peran-peran kepemimpinan yang ada meliputi peran sebagai perancang, guru dan pelayan/pengasuh perlu dimainkan secara konsisten dan konsekuen dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
a.      Peran sebagai perancang (designer)
          Peran sebagai perancang pada dasarnya sudah perankan oleh kepemimpinan Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara. Hal ini dapat dilihat dari adanya Rencana Stratejik dan program kerja tahunan  yang sudah disusun dimana memuat adanya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi. Permasalahan sekarang adalah bahwa peran tersebut belum didukung oleh kemampuan profesional serta budaya kerja dan etos kerja yang tinggi. Selain itu, peran pemimpin belum didukung oleh adaya sarana dan prasarana penunjang yang memadai, sehingga berdampak pada pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan pemimpin masih terhambat.
b.     Peran sebagai guru (teacher).
           Peran sebagai guru pada Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara juga sudah dilakukan walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya pimpinan dalam memberdayakan dan mengaktualisasikan SDM aparaturnya. Salah satu wujud kongkrit sudah ada aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kursus seperti BIMTEK (Bimbingan Teknis), kursus bendaharawan, kursus manajemen, kursus komputer, dan lain-lain. Permasalahan sekarang bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur adalah masih terbentur dari faktor pembiayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan aparatur lingkup Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara masih disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
        Peran sebagai guru belum optimal dalam hal pengembangan konsep membangun komitmen belajar (BLC/Building Learning Comitment) khususnya dalam meningkatkan komitmen belajar secara konsisten dan berkesinambungan meliputi pengambangan seminar-seminar, diskusi, dinamika kelompok, studi banding dan litbang di bidang perkebunan. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan belajar dari pengalaman nyata, pengamatan langsung, eksperimentasi serta konseptualisasi.
      Dalam rangka memainkan peran sebagai guru, unsur pimpinan lingkup Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara belum optimal mengembangkan kelima unsur yang membangun organisasi pembelajaran (Building Learning Organization) dengan indikasi sebagai berikut :
Gambar 3. Lima Disiplin Peter M. Senge (1996).









 

c.      Peran sebagai pembantu bawahan (stewards)
 Peran sebagai pembantu bawahan/pelayan pada dasarnya sudah dimainkan. Hal ini dapat dilihat dari komitmen Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam mengarahkan dan membimbing stafnya untuk memahami visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang perkebunan.
Permasalahan yang dihadapi dalam memainkan peran ini adalah sikap bawahan yang apatis dan tidak respon terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah diberikannya. Salain itu, bawahan selalu menunggu perintah dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dalam rangka memainkan peran sebagai pembantu bawahan/penolong pimpinan Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara harus memiliki nilai-nilai kesabaran, keuletan dan ketekunan serta konsisten untuk mewujudkan tujuan organisasi.             


2. Analisis Masalah Melalui Kajian Manajemen Stratejik

a.   Perumusan Visi, Misi dan Nilai – Nilai
1).   Visi
Dengan tetap memperhitungkan potensi yang dimiliki dengan realita yang ada dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang senantiasa dapat menjadi acuan atau pedoman agar dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi masa depan organisasi Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara menetapkan visi: “
Terwujudnya Sistem Perkebunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Yang Mampu Menjamin Masyarakat Sejahtera Berjaya ”





2).   Misi
Sejalan visi tersebut di atas, maka ditentukan misi untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pada Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara yaitu:
a).   Mendorong Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan yang Tangguh dan Mandiri
b).   Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat
c).    Mewujudkan Sistem Usaha Tani Perkebunan Bernilai Tinggi Melalui Peremajaan, Rehabilitasi dan Deverifikasi Tanaman dengan Memperhatikan Aspek Ekologis.

3).   Nilai
Untuk dapat mewujudkan visi dan guna melaksanakan kegiatan berdasarkan misi tersebut ada beberapa nilai yang dikembangkan dan mendapat perhatian khusus yaitu :
a).   Komitmen
Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi serta mau dan dapat mengadakan perubahan sesuai  tantangan.
b).   Organizational
Berperilaku secara organisasional yakni bekerjasama dalam bekerja dan memecahkan masalah yang dihadapi
c).    Responsive
Mengenali harapan masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu, menunjukkan rasa hormat kepada semua karyawan, memberikan komitmen dan mendorong partisipasi karyawan dalam pelayanan masyarakat.

b.   Analisis Lingkungan Stratejik

Tabel 1. FORMAT IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEJIK

INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS )
PELUANG (OPPORTUNTIES)
1.       Undang – undang No. 18/2004 tentang Perkebunan
2.       Permentan Program Revitalisasi Perkebunan
3.       Komitmen Pemerintah Kabupaten
4.       Tersedianya aparatur pelaksana program
5.       Tersedianya teknologi budidaya

1.       Dukungan DPRD Kabupaten
2.       Potensi lahan perkebunan yang akan diremajakan/revitalisasi cukup luas.
3.       Minat petani kebun cukup tinggi untuk mengikuti Program Revitalisasi Perkebunan
4.       Tersedianya dana pinjaman revitalisasi dai Bank
5.       Peluang pasar komoditas perkebunan masih terbuka luas.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)
1.       Kompetensi SDM aparatur dalam perumusan dan realisasi Program Revitalisasi Perkebunan belum memadai.
2.       Belum optmalnya kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi (sinergi) antar instansi pemerintah.
3.       Kebijakan yang ada kurang mendukung pembangunan perkebunan khususnya Program Revitalisasi Perkebunan.
4.       Belum terbentuknya persamaan persepsi dan pandangan antara Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional dan Bank Pendamping.
5.       Kurangnya data base dan informasi perkebunan.
1.       Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani.
2.       Belum harmonisnya hubungan antar petani dengan investor/mitra usaha.
3.       Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani, hal ini mengakibatkan kurangnya modal usaha taninya.
4.       Persyaratan administrasi dalam prosedur pencairan dana di Bank pendamping menyulitkan masyarakat.
5.       Infrastruktur perkebunan yang belum memadai.
6.       Belum optimalnya penggunaan teknologi budidaya tanaman perkebunan.
7.       Tebatasnya alat panen dan pasca panen.
8.       Rendahnya daya saing hasil komoditas perkebunan rakyat.
9.       Belum optimalnya sistem tata niaga (agribisnis) produk.
10.   Rendahnya produksi dan produktivitas hasil perkebunan.
11.   Belum berkembangnya agroindustri.
12.   Terbatas ketersediaan sarana produksi perkebunan (pupuk dan pestisida) di pasaran














Tabel 2.           Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)



LINGKUNGAN

BOBOT

RATING
SCORE
(Bobot x Rating)
PRIO RITAS
  
1.

2.

3.
4.
5.
  
KEKUATAN
Undang – undang No. 18/2004 tentang Perkebunan
Permentan Program Revitalisasi Perkebunan
Komitmen Pemerintah Kabupaten
Tersedianya aparatur pelaksana program
Tersedianya teknologi budidaya


13

12

10
9
8

4

4

3
3
3

52

48

30
27
24

I

II

III
IV
V
      
1.


2.


3.


4.



5.
KELEMAHAN :
Kompetensi SDM aparatur dalam perumusan dan realisasi Program Revitalisasi Perkebunan belum memadai.
Belum optmalnya kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi (sinergi) antar instansi pemerintah.
Kebijakan yang ada kurang mendukung pembangunan perkebunan khususnya Program Revitalisasi Perkebunan.
Belum terbentuknya persamaan persepsi dan pandangan antara Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional dan Bank Pendamping.
Kurangnya data base dan informasi perkebunan.

12


11


9


8



8

4


4


3


3



3

48


44


27


24



24

I


II


III


IV



V


100




Dari pencermatan lingkungan eksternal  dapat disusun Kesimpulan Faktor Eksternal (KAFE) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

 

















Tabel 3.     Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal ( KAFE )



LINGKUNGAN

BOBOT

RATING
SCORE
(Bobot x Rating)
PRIO  RITAS

1.
2.

3.

4.

5.


PELUANG :
Dukungan DPRD Kabupaten
Potensi lahan perkebunan yang akan diremajakan/revitalisasi cukup luas.
Minat petani kebun cukup tinggi untuk mengikuti Program Revitalisasi Perkebunan
Tersedianya dana pinjaman revitalisasi dai Bank
Peluang pasar komoditas perkebunan masih terbuka luas.


7
7

6

6

5


4
4

3

4

3


28
28

18

24

15

II
I

IV

III

V

1.

2.

3.

4.


5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
TANTANGAN :
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani.
Belum harmonisnya hubungan antar petani dengan investor/mitra usaha.
Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
Persyaratan administrasi dalam prosedur pencairan dana di Bank pendamping menyulitkan masyarakat.
Infrastruktur perkebunan yang belum memadai.
Belum optimalnya penggunaan teknologi budidaya tanaman perkebunan.
Tebatasnya alat panen dan pasca panen.
Rendahnya daya saing hasil komoditas perkebunan rakyat.
Belum optimalnya sistem tata niaga (agribisnis) produk.
Rendahnya produksi dan produktivitas hasil perkebunan.
Belum berkembangnya agroindustri.
Terbatas ketersediaan sarana produksi perkebunan (pupuk dan pestisida) di pasaran

7

6

5

6


5

6

5
6

6

6

6
5



4

4

4

4


3

4

3
3

3

4

3
3

28

24

20

24


15

24

15
18

18

24

18
15

I

II

VI

III


X

V

XII
VII

VIII

IV

IX
XI




100




c. Analisis Faktor-Faktor Stratejik dan FKK
1).  Analisis Faktor – Faktor Stratejik

Tabel 4.  Analisis SWOT untuk menentukan Asumsi Stratejik (KAFI  VS  KAFE)
K A F I


     KAFE     

KEKUATAN (STRENGTHS - S)

KELEMAHAN (WEAKNESSES - W)
1.
2.
3.
Undang  Undang No. 18/2004 tentang Perkebunan
Permentan Program Revitalisasi Perkebunan
Komitmen Pemerintah Kabupaten
1.
2.

3.
Kompetensi SDM aparatur belum memadai
Kerjasama, Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi (sinergi) antar instansi pemerintah belum optimal.
Kebijakan yang ada kurang mendukung pembangunan perkebunan

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)

ASUMSI STRATEJIK (S – O)

ASUMSI STRATEJIK (W – O)
1.


2.
3.
Potensi lahan perkebunan yang akan diremajakan/revitalisasi cukup luas.
Dukungan DPRD Kabupaten
Tersedianya dana pinjaman revitalisasi dari Bank
1.



2.



3.
Efektivitas UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan sebagai dasar hukum pelaksanaan revitalisasi lahan potensial perkebunan rakyat
Manfaatkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi serta komitmen pemerintah Kabupaten untuk mempermudah terealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank.
Manfaatkan dukungan DPRD Kabupaten dan Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam mempercepat merealisasikan dana pinjaman dari Bank.
1.


2.

3.

Tingkatkan kompetensi SDM aparatur melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan dukungan DPRD.
Optimalkan sinergi antar instansi pemerintah dengan dukungan DPRD Kabupaten.
Optimalkan pelaksanaan kebijakan dengan dukungan DPRD Kabupaten dan potensi lahan perkebunan serta tersedianya dana pinjaman dari Bank


TANTANGAN (THREATS – T)

ASUMSI STRATEJIK (S – T)

ASUMSI STRATEJIK (W – T)
1.

2.

3.
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani
Kurang harmonisnya hubungan antara petani dengan mitra usaha
Persyaratan administrasi untuk sosialisasi pinjaman di Bank menyulitkan masyarakat
1.


2.



3.
Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui Program Revitalisasi dengan memanfaatkan komitmen Pemerintah Kabupaten
Tingkatkan harmonisasi hubungan antara petani dengan investor dengan mengefektifkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan serta komitmen Pemerintah Kabupaten.
Manfaatkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan serta komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam merealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank.
1.


2.



3.
Memanfaatkan kompetansi SDM aparatur yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam revitalisasi perkebunan.
Optimalkan pemanfaatan kompetensi SDM aparatur yang ada dan optimalkan pelaksanaan kebijakan yang ada untuk harmonisasi dukungan antar petani dengan investor/mitra usaha.
Optimalkan kompetensi SDM aparatur dan optimalkan pelaksanaan kebijakan yang ada untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam merealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank

Tabel 5.  MENETAPKAN URUTAN ASUMSI PILIHAN STRATEJIK  (UAPS)


No

Asumsi Stratejik
                                                                                             

Keterkaitan dengan :
Urutan Pilihan Strategi


Visi
Misi
Nilai – nilai
(2+3+4)

1
2
3
4
5

ASUMSI STRATEJIK (S – O)

1
2
3
1
2
3

1

2

3
Efektivitas UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan sebagai dasar hukum pelaksanaan revitalisasi lahan potensial perkebunan rakyat
Manfaatkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi serta komitmen pemerintah Kabupaten untuk mempermudah terealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank.
Manfaatkan dukungan DPRD Kabupaten dan Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam mempercepat merealisasikan dana pinjaman dari Bank.
4

4

4
4

3

3
2

2

2
4

4

4
4

4

4
4

4

4
4

4

4
26. III

25. IV

25.V


ASUMSI STRATEJIK (S – T)








1

2


3
Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui Program Revitalisasi dengan memanfaatkan komitmen Pemerintah Kabupaten
Tingkatkan harmonisasi hubungan antara petani dengan investor dengan mengefektifkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan serta komitmen Pemerintah Kabupaten.
Manfaatkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan serta komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam merealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank.
4

3


4

3

3


3
4

2


2
3

4


3

3

4


4
3

3


4
4

4


3

24. VI

23. VIII


23. IX

ASUMSI STRATEJIK (W – O)








1

2
3
Tingkatkan kompetensi SDM aparatur melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan dukungan DPRD.
Optimalkan sinergi antar instansi pemerintah dengan dukungan DPRD Kabupaten.
Optimalkan pelaksanaan kebijakan dengan dukungan DPRD Kabupaten dan potensi lahan perkebunan serta tersedianya dana pinjaman dari Bank

4

4
4

3

4
3

4

4
2

3

4
4

4

4
4
4

4
3
4

4
3
26. II

28. I
23.VII

ASUMSI STRATEJIK (W – T)








1

2

3
Memanfaatkan kompetansi SDM aparatur yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam revitalisasi perkebunan.
Optimalkan pemanfaatan kompetensi SDM aparatur yang ada dan optimalkan pelaksanaan kebijakan yang ada untuk harmonisasi dukungan antar petani dengan investor/mitra usaha.
Optimalkan kompetensi SDM aparatur dan optimalkan pelaksanaan kebijakan yang ada untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam merealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank
3

3

3
2

2

2
3

3

3
2

3

3
4

3

3


3

3

3
4

4

3
21. X

21. XI

20. XII


2). FKK
Tebel  6. PENETAPAN FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK)
Urutan
Pilihan Asumsi Strategi (UAPS)











M I S I
1
2

3

4

5


6

7

8
Optimalkan sinergi antar instansi pemerintah dengan dukungan DPRD Kabupaten
Tingkatkan kompetensi SDM aparatur melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan dukungan DPRD
Efektivitas UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan sebagai dasar hukum pelaksanaan revitalisasi lahan potensial perkebunan rakyat
Manfaatkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi serta komitmen pemerintah Kabupaten untuk mempermudah terealisasikan dana pinjaman masyarakat dari Bank.
Manfaatkan dukungan DPRD Kabupaten dan Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempermudah penyelesaian persyaratan administrasi dalam mempercepat merealisasikan dana pinjaman dari Bank.
Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui Program Revitalisasi dengan memanfaatkan komitmen Pemerintah Kabupaten
Optimalkan pelaksanaan kebijakan dengan dukungan DPRD Kabupaten dan potensi lahan perkebunan serta tersedianya dana pinjaman dari Bank
Tingkatkan harmonisasi hubungan antara petani dengan investor dengan mengefektifkan UU No. 18/2004 dan Permentan Program Revitalisasi Perkebunan serta komitmen Pemerintah Kabupaten.


1



2


3




FKK
Mendorong Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan yang Tangguh dan Mandiri
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat
Mewujudkan Sistem Usaha Tani Perkebunan Bernilai Tinggi Melalui Peremajaan, Rehabilitasi dan Deverifikasi Tanaman dengan Memperhatikan Aspek Ekologis.

1.
2.
3.
4.
5.

Mengoptimalkan sinergi instansi pemerintah
Meningkatkan kompetensi SDM aparatur
Mengefektifkan Peraturan Perundang – Undangan
Memanfaatkan peranan Bank Pendamping
Memanfaatkan Komitmen Pemerintah








Tabel 7. FORMULASI PENENTUAN TUJUAN

FKK



    M I S I
1.
2.
3.
4.
5.

Mengoptimalkan sinergi instansi pemerintah
Meningkatkan kompetensi SDM aparatur
Mengefektifkan Peraturan Perundang – Undangan
Memanfaatkan peranan Bank Pendamping
Memanfaatkan Komitmen Pemerintah



1



2


3




T U J U A N
Mendorong Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan yang Tangguh dan Mandiri
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat
Mewujudkan Sistem Usaha Tani Perkebunan Bernilai Tinggi Melalui Peremajaan, Rehabilitasi dan Deverifikasi Tanaman dengan Memperhatikan Aspek Ekologis.


1.

2.


3.


4.


5.

Terwujudnya sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam rangka mendukung sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan.
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang –Undangan sebagai dasar hukum terwujudnya sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan.
Terwujudnya peranan Bank Pendamping sebagai lembaga pemberi kredit Investasi Usaha Tani untuk bersinergi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan.
Terwujudnya komitmen pemerintahan dalam mendukung sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.









3.   Analisis Systems Thinking dalam manajemen stratejik
Setelah dilakukan analisis SWOT untuk mengatasi permasalahan, kita selanjutnya menggunakan analisis systems thinking yaitu menggunakan Causal Loop Diagram (CLD). Pemecahan masalah dengan CLD adalah pemecahan masalah yang menetapkan  pada hubungan antara variable sehingga membentuk hubungan sebab akibat. Memperhatikan seluruh rangkaian pembahasan/analisa permasalahan akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, maka jelas bahwa banyak factor atau aspek yang terlibat. Faktor – factor tersebut dapat dijadikan sebagai variable untuk menyusun instrument analisis Causal Loop Diagram (CLD).
a.      Sinergi (kerjasama dan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi).
b.      Kompetensi SDM aparatur
c.      Peraturan Perundang – Undangan.
d.      Peranan Bank
e.      Komitmen Pemerintahan.
f.        Pemberdayaan Petani.
g.      Keterpaduan Kebijakan.
h.      Peranan Investor
i.        Persyaratan Administrasi.
Dari variabel yang dirumuskan, maka selanjutnya dapat disusun model CLD sebagai berikut :


 Gambar 4. Causal Loops Diagram (CLD)

Dengan bantuan analisis perangkat komputer (program vensim) diidentifikasikan jumlah loops dari masing-masing variabel sebagai berikut :



NO

Variabel
JUMLAH LOOPS
RANKING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sinergi
Kompetensi SDM aparatur
Peraturan Perundang – Undangan.
Peranan Bank
Komitmen Pemerintahan
Pemberdayaan Petani.
Keterpaduan Kebijakan.
Peranan Investor
Persyaratan Administrasi.

130
127
64
74
90
112
84
65
30
I
II
VIII
VI
IV
III
V
VII
IX






Variebel Pengungkit (Leverage)

Causes Tree Sinergi


Uses Tree Sinergi



Causes Tree Kompetensi SDM Aparatur


Uses Tree Kompetensi SDM Aparatur


4.   Analisis Perencanaan Skenario
Adapun langkah-langkah dalam penyusunan skenario adalah sebagai berikut :
1)     Focal Concern
Focal Concern yang akan dibahas dalam Scenario Planning ini adalah :
Hasil Perkebunan sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Batu Bara 2020
2)     Identifikasi Driving Forces
Selanjutnya dengan memperhatikan focal concern tersebut, maka dapat diidentifikasi driving forces (DF) sebagai berikut :
a.       Sinergi
b.       Kompetensi SDM aparatur
c.       Peraturan Perundang – Undangan.
d.       Peranan Bank
e.       Komitmen Pemerintahan
f.         Pemberdayaan Petani.
g.       Keterpaduan Kebijakan.
h.       Peranan Investor
i.         Persyaratan Administrasi.

3)     Analisis Hubungan antar Driving Forces
Setelah itu akan di analisa hubungan antar driving forces secara linier melalui identifikasi driving forces berdasarkan PES (Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya).















IDENTIFIKASI DRIVING FORCE
BOBOT (%)
IMPORTANCE
(1-4)
UNCERTAINTY
(1-4)
SKOR
2 X (3 + 4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
POLITIK
1.      Sinergi
2.      Peraturan Perundang Undangan
3.      Komitmen Pemerintahan
4.      Keterpaduan Kebijakan

EKONOMI
1.      Peranan Bank
2.      Peranan Investor
3.      Persyaratan Administrasi


SOSIAL BUDAYA
1.      Kompetensi SDM aparatur
2.      Pemberdayaan Petani



15
9


10

12



12
9
8




15

10



4
4


4

4



4
3
3




4

4


4
3


4

3



4
3
2




4

4

120.I
63


80

84



96
54
40




120. II

80

100




Langkah berikutnya adalah menganalisis hubungan DF dengan menggunakan cara non linier, yang digambarkan dengan metode Causal Loop Diagram.
Leverage : 1. Sinergi
                   2. Kompetensi SDM aparatur

Gambar 5. Causal Loops Diagram (CLD)

4)     Menyusun Matriks Skenario
Dari driving force terpilih dapat ditentukan matriks dengan sumbu ordinat dan absis dengan kutub-kutub sebagai berikut :












 



















Gambar 6. Matriks Skenario








Semut
 


Sinergi

 

Lebah

 

 

Kompetensi SDM Aparatur

 
Belalang
 
Wereng
 
 


Gambar 7. Kuadran

5)     Narasi Skenario :
a.          Semut
Sinergi antar instansi pemerintah optimal serta kompetensi SDM aparatur memadai  akan dapat mewujudkan efektivitas  Program  Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

b.          Lebah
Sinergi antar instansi pemerintah kurang optimal tetapi kompetensi SDM aparatur memadai akan dapat mewujudkan Program Revitalisasi Perkebunan yang optimal tapi tidak bisa  berkesinambungan.

c.          Belalang
Sinergi antar instansi pemerintah tidak optimal dan kompetensi SDM aparatur rendah  akan berakibat Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara tidak akan terwujud.

d.          Wereng
Sinergi antar instansi pemerintah optimal tetapi kompetensi SDM aparatur kurang memadai  akan mewujudkan  Program Revitalisasi Perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu tidak optimal.








5. Implementasi BSC dalam Manajemen Stratejik
VISI
Terwujudnya sistem perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang mampu menjamin masyarakat sejahtera berjaya

MISI
1.      Mendorong Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan yang Tangguh dan Mandiri
2.      Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat
3.      Mewujudkan Sistem Usaha Tani Perkebunan Bernilai Tinggi Melalui Peremajaan, Rehabilitasi dan Deverifikasi Tanaman dengan Memperhatikan Aspek Ekologis.

TUJUAN
1.      Terwujudnya sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.
2.      Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam rangka mendukung sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan.
3.      Terwujudnya efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang –Undangan sebagai dasar hukum terwujudnya sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan.
4.      Terwujudnya peranan Bank Pendamping sebagai lembaga pemberi kredit Investasi Usaha Tani untuk bersinergi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan.
5.      Terwujudnya komitmen pemerintahan dalam mendukung sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.



Tabel 8. Balanced Scorecard

Perspektif
Peta Strategi
Bobot
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama
Rencana Tindak
Target
Realisasi
Skore

Oval: Meningkatkan pelayanan publik di sub sektor perkebunan di Kabupaten Batu Bara

1
2
3
4
5
6
7
8
Pelanggan
30







Meningkatnya kapasitas SDM petani

700 Petani yang kompeten dalam bidang agribisnis pada tiap Kecamatan
Pelatihan agribisnis/Sekolah Lanjutan Agribisnis
75%
65%
26,00
Proses Internal
Oval: Pendidikan dan Pelatihan TeknisOval: Studi Banding
15

Meningkatnya kompetensi SDM / tenaga penyluh


Jumlah tenaga teknis penyuluh perkebunan
Pelaksanaan Diklat Teknis

80%

60%

11,25

10
Studi Banding
Melaksanakan Study banding  5X dalam 1 tahun

Pelaksanaan Studi Banding
80%
60%
7,5
Learning & Growth
Oval: Sarana dan Prasarana

Oval: Koordinasi
15


Adanya akselerasi sinergi dengan instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sub sektor perkebunan di Kabupaten Batu Bara
Meningkatnya produksi perkebunan dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara
Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu
90%

80%

13,33

10
Tersedianya sarana dan prasarana bidang perkebunan

Sarana dan prasarana perkebunan terpenuhi
Mengadakan sarana dan prasarana Perkebunan kepada kelompok tani untuk penerapan teknologi Perkebunan
80%
70%
8,75
Finansial
Oval: Peningkatan dana
20
Terpenuhinya dana dalam meningkatkan produksi perkebunan di Kabupaten Batu Bara

Tersedianya pembiayaan di bidang perkebunan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna
Realisasi Anggaran Ta. 2012

100%

80%

16,00



100





82,83

METODE DASH BOARD









SKORING

Untuk menilai keberhasilan, maka dibuat tolok ukur Skala Keberhasilan, sebagai berikut:

No
Skor
Kategori
Keterangan
1
91 - 100
Sangat Berhasil
Biru
2
71 - 90
Berhasil
Hijau
3
61 - 70
Kurang Berhasil
Kuning
4
≤ 60
Tidak Berhasil
Merah

Score Pencapaian sasaran Stratejik Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara
82,83 atau dalam lingkungan warna hijau berarti : berhasil.

Rekomendasi :
         Skor total 82.83 dalam lingkungan warna hijau untuk metode dashboard.

         Terus meningkatkan pencapaian target

         Peningkatan skor total yang lebih besar, terutama untuk bagian target tertentu yang masih dapat dipacu.

B. Pemecahan Masalah
Beberapa alternatif pemecahan masalah yang perlu kiranya diambil oleh pimpinan Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara berdasarkan hasil proses analisis dalam akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di kabupaten batu bara provinsi sumatera utara adalah sebagai berikut :
1.      Meningkatkan kerjasama dan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi antar instansi pemerintah khususnya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Bank Pendamping (Bank Sumut dan BRI) melalui Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan Kabupaten Batu Bara, sehingga terwujud kerjasama dan koordinasi yang sinergi instansi pemerintah untuk mewujudkan realisasi Program Revitalisasi Perkebunan dalam meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat tani di Kabupaten Batu Bara.
2.      Meningkatkan kompetensi SDM aparatur melalui diklat teknis perkebunan dan diklat struktural.
3.      Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 18/2004, Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Permentan No. 117/PMK : 06/2006) sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dan sinergi dalam kerangka percepatan realisasi dana pinjaman investasi usaha tani perkebunan.






BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI

A.    Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis pemecahan masalah serta memperhatikan faktor-faktor yang menjadi daya ungkit tersebut diatas, maka dalam penulisan karya tulis ini direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut  :
1.     Meningkatkan kerjasama dan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi antar instansi pemerintah khususnya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Bank Pendamping (Bank Sumut dan BRI) melalui Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan Kabupaten Batu Bara, sehingga terwujud kerjasama dan koordinasi yang sinergi instansi pemerintah untuk mewujudkan realisasi Program Revitalisasi Perkebunan dalam meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat tani di Kabupaten Batu Bara.
2.     Meningkatkan kompetensi SDM aparatur melalui diklat teknis perkebunan dan diklat struktural.
3.     Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 18/2004, Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Permentan No. 117/PMK : 06/2006) sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dan sinergi dalam kerangka percepatan realisasi dana pinjaman investasi usaha tani perkebunan.





B. Rencana Aksi
RENCANA AKSI

Nama Peserta            :   

      Judul Rencana Aksi        :  AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM REVITALISASI PERKEBUNAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA


Uraian rencana aksi akan dilakukan dengan menggunakan kriteria SMART (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely), sehingga dapat jelas dalam pelaksanaannya.

Tabel 9. Uraian Rencana Aksi berdasarkan SMART

Specific

Spesifik
1.      Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Program Revitaslisasi  Prkebunan di Kabupaten Batu Bara.
2.      Peningkatkan kapasitas SDM apratur dan petani.

Measurable

Dapat diukur


1.      Terwujudnya akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam rangka revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara
2.      Meningkatnya kompetensi teknis Perkebunan  sebanyak 23 orang dan terbinanya 75 kelompok petani dalam hal budidaya Perkebunan  dalam rangka peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan.

Achievable

Dapat Dicapai

Pencapaian rencana aksi dengan dukungan dana APBD Kabupaten Batu Bara.

Relevant

Relevan

Rencana ini sangat relevan dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh dinas.

Timely

Rentang/ketepatan

Direncanakan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 disesuaikan dengan DPA yang tersedia.

Dari rekomendasi yang didapat, dibuat rencana aksi akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan penjelasan sebagai berikut :
        
1.      Situasi Masalah
Program Revitasliasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan selama ini terlihat belum memberikan hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga belum banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat petani. Hal ini terjadi akibat belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral serta belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan. Untuk itu perlu dilakukan usaha – usaha tertentu untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang dapat dilakukan dengan pembentukan Tim Koordinasi Terpadu.
Disamping itu pula perlu adanya peningkatan kompetensi khususnya dibidang teknis perkebunan dari unsur pimpinan  agar peran pemimpin dapat dilakukan secara optimal dalam menjalankan fungsi sebagai unsur penentu strategi dan kebijakan di bidang pembangunan sektor perkebunan.

2.      Manfaat/hasil Yang Diharapkan
Dengan rencana aksi ini diharapkan bahwa unsur Pimpinan pada Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara nantinya dapat menjalankan perannya sebagai Perancang, Guru dan Pelayan untuk pencapai akselerasi sinergi instansi pemerintah dalam revitalisasi perkebunan untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara, disamping itu dengan meningkatnya kualitas aparatur tenaga teknis/penyuluh diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja SDM itu sendiri yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Program Revitaslisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara.

3.      Aktivitas dan Indikator Kinerja
Aktivitas
a.      Peningkatan koordinasi lintas sektoral
b.      Mengirim unsur pimpinan (Sekretaris, Kabid dan Kasi, Ka UPTD) mengikuti diklat teknis dan manajemen.
c.      Penyuluhan dan bimbingan petani di bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan .

Indikator Kinerja
a.      Terwujudnya sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Revitaslisasi Perkebunan di Kabupaten Batu Bara
b.      Meningkatnya kompetensi teknis dan manajemen Perkebunan sebanyak 13 orang
c.      Bimbingan dan pembinaan baik teknis dan non teknis kepada petani sebanyak 75 kelompok tani.

4.      Jadwal Pelaksanaan
Dari uraian rencana aksi tersebut diatas, selanjutnya disusun Tabel Pelaksanaan Rencana Aksi sebagai berikut :















Tabel 10. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2010
NAMA KEGIATAN
BULAN KE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.      Draft rencana Aksi
1.1.Penyusunan pedoman koordinasi
1.2.Mengirim unsur pimpinan  mengikuti diklat
1.3. Diklat teknis budidaya, pengolahan dan pemasaran bagi  petani































2. Persetujuan Atasan
2.1.Komentar Atasan dan Perbaikan
2.2.Persetujuan Akhir.







 























3. Persiapan
3.1.Penyiapan anggaran
3.2.Pembuatan Surat Keputusan/Surat      Tugas








 











4. Implementasi
4.1. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
4.2. Mengirim unsur pimpinan mengikuti diklat
4.3. Pembinaan dan penyuluhan Perkebunan







 






















5. Selesai&Melaksanakan Rencana Aksi yang lain
5.1.Memonitor pelaksanaan
5.2.Melakukan Revisi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang





























5.      Sumber Dana
Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi bersumber dari APBD Dinas Perkebunan Kabupaten Batu Bara dan partisipasi perusahaan perkebunan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Batu Bara.

6.      Identifikasi Kemungkinan Hambatan dan  Upaya Penanggulangannya
Hambatan yang mungkin terjadi adalah tertundanya rencana aksi yang disebabkan oleh belum teralokasikannya dana untuk pelaksanaannya pada tahun ini, namun demikian masih memungkinkan untuk tetap dilaksanakan dengan mengupayakan mengikuti kegiatan tersebut melalui instansi lain di Provinsi maupun melalui diklat Departemen yang sudah mempunyai program rutin.

7.      Kontribusi Rencana Aksi Terhadap Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
Diharapkan dari kegiatan ini dapat mempengaruhi  terjadinya perubahan di lingkungan Dinas  Perkebunan Kabupaten Batu Bara, dengan melaksanakan peran kepemimpinan dan kinerja SDM aparatur yang lebih baik dalam melakukan pembangunan dan pengembangan kawasan agribisnis perkebunan yang tangguh dan mandiri dengan memperhatikan aspek ekologis di Kabupaten Batu Bara dan dengan kinerja SDM aparatur dalam melaksanakan pembangunan perkebunan  berkelanjutan.


Jakarta,    Nopember 2011
Penulis




NDH: B.11
`




BAB VI
PENUTUP

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Batu Bara sebagai bagian integral pembangunan daerah menghadapi berbagai masalah terutama adalah rendahnya produksi komoditas perkebunan. Kondisi tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui Program Revitalisasi Perkebunan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai langkah untuk mengatasi masalah maka dilakukan analisa permasalahan sebagai mana di paparkan dalam Bab IV sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan Sebagai berikut :
1.      Belum optimalnya sinergi instansi pemerintah dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, mengakibatkan peremajaan/rehabilitasi perkebunan rakyat belum terealisasikan di Kabupaten Batu Bara.
2.      Kurang memadainya kompetensi SDM aparatur, mengakibatkan kurangnya kepawaian aparatur untuk bersinergi antar instansi/lembaga dan stakeholder yang berkompeten serta belum mampunya aparatur untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan Program Revitalisasi Perkebunan.
3.      Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani sangat berpengaruh dalam upaya revitalisasi perkebunan rakyat di Kabupaten Batu Bara. Hal ini diakibatkan faktor budaya dan faktor ekonomi, untuk itu perlu percepatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan perkebunan terpadu.
4.      Untuk mempercepat realisasi peremajaan/rehabilitasi perkebunan rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan diperlukan percepatan (akselerasi) sinergi instansi pemerintah (Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, Bank Pendamping) dan lintas investor melalui komitmen Pemerintah di Kabupaten Batu Bara dalam rangka mendukung program pertumbuhan industri kelapa sawit nasional mencapai rata-rata 7,8 persen per tahun dan Provinsi Sumatera yang ditetapkan menjadi basis pengembangan industri hilir kelapa sawit yaitu di Sei Mangkai Wilayah Kabupaten Batu Bara.



























DAFTAR PUSTAKA
Dunn William N., 1988, “Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Herbert G. Hicks dan G. Ray Gullet. 1996. Kepemimpinan Efektif, Jakarta 
Lembaga Administrasi Negara, 2003, Pedoman dan modul AKIP, Jakarta
LAN dan BPKP, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) : “Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta.
Modul Kajian Paradigma Untuk Peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2011
Modul Kajian Kebijakan Publik Untuk Peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2011 .
Modul Kajian Manajemen Stratejik untuk peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXII tahun 2011
Mustopadijadja AR. 1992 “Studi Kebijaksanaan : Perkembangan dan Penerapannya dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Mustopadijadja AR. 2001 “Manajemen Proses Kebijakan” (makalah peserta Diklat Pim Tingkat II Angkatan XXXII tahun 2011), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Mawawi, Hadari, 2003, Kepemimpinan Mengefektifkan organisasi, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta
Velix V Wanggai 2011, Keharusan Sinergisitas Pembangunan, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta
Pamudji, S, 1982, Kepemimpinan Kepemerintahan di Indonesia.  Radar Jaya Offeset, Jakarta
Peter M. Senge, 1990, The Fifth Discipline
SANKRI BUKU I, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, Lembaga Administrasi Negara RI, 2003.

Tidak ada komentar: